PerbesarADVERTISEMENT
Pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur negosiasi sebagai respons atas tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen. Ini menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Minggu (6/4).
ADVERTISEMENT
Selain itu, berita mengenai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan alasan keterlibatan TNI dan Polri dalam mengurus sektor pangan, juga ramai dibaca. Berikut rangkumannya.
Pemerintah Tak Akan Balas Tarif Trump, Pilih Jalur Negosiasi
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tidak akan menempuh langkah retaliasi atau pembalasan tarif. Untuk menghadapi tarif Trump, Indonesia lebih memilih jalur diplomasi dan negosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4).
Tarif resiprokal AS akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Meski demikian terdapat beberapa produk yang dikecualikan antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) seperti barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yakni baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, logam mulia, serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.
ADVERTISEMENT
Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya untuk mengambil langkah yang tepat dalam merespons tarif baru Trump tersebut.
TNI-Polri Ikut Urus Pangan, Wamentan Beberkan Alasannya
Sudaryono dalam unggahan di Instagram pribadinya @sudaru_sudaryono, menjelaskan keterlibatan TNI dalam penanaman padi sampai serapan gabah, merupakan fungsi teritorial TNI yang masuk ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“Tujuannya apa? Penggalangan, penggalangan itu adalah bagaimana kita menggalang sebanyak mungkin masyarakat kita galang supaya tidak ada orang miskin, supaya panennya bagus supaya program panennya sampai ke rakyat,” kata Sudaryono dalam unggahannya, Minggu (6/4).
ADVERTISEMENT
Sementara itu, keterlibatan polisi dalam penanaman jagung untuk mendukung swasembada juga disebut sebagai fungsi penggalangan. Keterlibatan Polri di Papua dalam penanaman jagung, menurut Sudaryono, merupakan langkah meredam kelompok bersenjata dengan memberi kesejahteraan.
Meski demikian, ia juga meluruskan keterlibatan Polri dalam penanaman jagung bukanlah keterlibatan dalam menanam jagung secara langsung.
Leave a Reply